Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial:

Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi di Peradilan Agama Membanggakan

Jakarta l Badilag.net

Hasil penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di badan peradilan yang digelar Tim Quality Assurance pekan kemarin mendapat apresiasi tersendiri dari Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Dr. H. Ahmad Kamil, SH, M. Hum.

“Untuk peradilan agama, hasilnya sungguh membanggakan. Laporan yang kami terima sangat bagus,” ujarnya, di sela-sela rapat koordinasi dengan pimpinan PTA/MSA seluruh Indonesia di Jakarta, Senin malam (23/4/2012).

Secara keseluruhan, ada 16 pengadilan di lingkungan peradilan agama yang jadi sasaran penilaian Tim QA pada 16-20 April lalu. Ke-16 pengadilan itu terdiri dari 8 pengadilan agama dan 8 pengadilan tinggi agama.

Satuan kerja yang menjadi sasaran penilaian bukan hanya pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan agama, tapi juga pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara. Pengadilan-pengadillan itu tersebar di delapan ibu kota propinsi, yakni Medan, Pekanbaru, Jambi, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, Manado dan Samarinda.

Penilain difokuskan kepada 8 area perubahan, sesuai Permenpan No 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Ke-8 area perubahan itu adalah Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan); Penataan Peraturan Perundang-Undangan; Penataan dan Penguatan Organisasi; Penataan Tatalaksana; Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; Penguatan Pengawasan; Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Meski ada delapan, area yang terutama harus dipersiapkan adalah area 1 (pola pikir dan budaya kerja/manajemen perubahan), area 4 (penataan tatalaksana), area 5 (penataan sistem manajemen SDM aparatur) dan area 8 (peningkatan kualitas pelayanan publik).

MA LUNCURKAN LAYANAN ONE DAY PUBLISH

One Day Publish” tag line pelayanan informasi yang diusung kepaniteraan MA bukan sekedar janji. Ini adalah itikad kuat peningkatan pelayanan publik. Kepaniteraan sejak awal tahun 2012 telah membentuk tim monitoring informasi perkara yang tugas utamanya “menegor” jika ada informasi perkara yang belum publis di website padahal perkaranya sudah putus. Tim monitoring ini melaporkan temuannya kepada Panitera MA setiap akhir minggu. Selain Tim Monitoring, Kepaniteraan juga memiliki Tim Quality Control yang bertugas manjamin kualitas informasi.

“One Day Publish memang diluncurkan terkait keikutsertaan kepaniteraan dalam kompetisi pelayanan publik. Namun sesungguhnya hal tersebut merupakan komitmen lama yang dibangkitkan kembali secara sistematis” Ujar Panitera MA saat memberikan pengarahan pada pembukaan konsinyering publikasi putusan, Kamis malam (12/4) di Hotel Aryaduta Tangerang.

Untuk memastikan one day publish bukan sekedar janji belaka, Kepaniteraan telah membuat prosedur kerja sebagai berikut: setelah selesai sidang, Askor/Asisten Tualis menerbitkan rol. Rol disampaikan kepada operator untuk dipublis di website. Rol disampaikan juga kepada pusat data kepaniteraan yang didalamnya ada Tim Monitoring. Tim Monitoring selanjutnya memantau di website apakah amarnya sudah dipublish atau belum.

RAPAT DINAS

Bangil|pa-bangil.net

Selasa 3 April 2012 bertempat di ruang sidang I Pengadilan Agama Bangil telah diadakan rapat dinas yang mana pada rapat tersebut dipimpin langsung oleh bapak Ketua Drs. H. Nuruddin, SH., M. Hum.

Pada kesempatan itu beliau menyampaikan paparannya terkait hasil pertemuan dengan Sekretaris MA di Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Maret 2012. Terkait hal tersebut ketua berpesan kepada seluruh jajaran Hakim, Pegawai, sampai staf untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

Wakil ketua Bapak H. Imam Shofwan, SH., MH. pada saat itu juga mengingatkan, bahwa kita sebagai keluarga besar Pengadilan Agama Bangil harus senan tiasa untuk selalu kompak dalam menjalankan tugas, sehingga hasil yang diharapkan adalah terciptanya rasa kekeluargaan dalam menjalankan tuposi dan bertanggung jawab atas apa yang diemban oleh masing-masing jajaran personil pada Pengadilan Agama Bangil.

Kalau Tidak Kompak, Remunerasi Tidak akan Melonjak

Kendari l Badilag.net

Seluruh aparat peradilan harus kompak untuk menyongsong penilaian reformasi birokrasi yang dilaksanakan Tim Quality Assurance (Tim QA). Kekompakan itu sangat penting karena hasil penilaian menentukan naik-turunnya jumlah remunerasi yang diterima aparat peradilan.

“Kompak tidak hanya di satu dua pengadilan, tapi juga antar lingkungan peradilan. Tidak bisa remunerasi 90 % untuk PN, 70 % untuk TUN atau 50 % untuk PA. Tolong kekompakan dijaga betul,” ujar Dirjen Badilag Wahyu Widiana saat memberikan pengarahan di Pengadilan Tinggi Kendari, Jumat (30/3/2012).

Pertemuan itu bertema sosialisasi dan supervisi persiapan penerimaan Tim QA. Para pimpinan dan hakim PT Kendari, PTA Kendari dan PTUN Kendari serta para pimpinan pengadilan tingkat pertama di wilayah Sulawesi Tenggara hadir dalam pertemuan ini.

Dirjen Badilag memberikan pengarahan di wilayah ini berdasarkan instruksi pimpinan Mahkamah Agung. Saat ini delapan pejabat eselon I MA disebar ke seluruh Indonesia untuk menyosialisasikan dan menyupervisi persiapan penerimaan Tim QA. Satu pejabat turun ke tiga atau empat wilayah.

MA memang tidak main-main menghadapi penilaian reformasi birokrasi ini. “Di MA suasananya seperti mau perang,” kata Dirjen Badilag, menegaskan betapa MA sangat serius mempersiapkan diri.